Translate

Rabu, 30 November 2011

PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

By : Nurudin Diding Somantri

PENDAHULUAN

Kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa kegiatan pertambangan telah berlangsung sejak zaman pra sejarah, hal ini terbukti dari ditemukannya benda-benda perkakas yang terbuat dari batu. Pada zaman modern ini kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan bahan tambang untuk hidupnya. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah mengandalkan pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya, namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Banyak kegiatan pertambangan masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi negara maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya. Negara kehilangan pendapatan karena para penambang tidak membayar pajak dan royalti, terjadi pemborosan sumberdaya sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa PETI marak karena akses terhadap berbagai sumber daya sangat terbatas, terutama terhadap aspek legal. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, permasalahan PETI di berbagai daerah menjadi semakin kompleks, karena memang sesuai Pasal 20-26 kriteria tambang rakyat banyak menuai perdebatan, dan Pasal 66-73 kewenangannya telah secara penuh diserahkan kepada Daerah (Kabupaten/kota). Namun demikian daerah belum bisa mengambil tindakan selain menutupnya.
Penutupan PETI bukan masalah yang sederhana dan dipastikan dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, untuk itu permasalahan PETI tersebut perlu diprioritaskan untuk diselesaikan, sesuai ketentuan Pasal 24 UU No. 4 tahun 2009, mengingat gejolak masyarakat di lapisan bawah khusus dalam kegiatan pertambangan rakyat sudah lama terabaikan dan kurang mendapat penanganan yang mencukupi. Pemerintah pusat tetap perlu mendukung dalam segi penyiapan perwilayahan dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan kajian-kajian kelayakan dari sumber daya tambang yang dapat dialokasikan menjadi kegiatan pertambangan rakyat melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Salah satu isu aktual sejak awal tahun 2008 di Provinsi NTB adalah PETI Sekotong Kabupaten Lombok Barat hingga PETI Olat Labaong di Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya sudah ada beberapa fenomena serupa di daerah Lentek Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tahun 2007 dan daerah Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008. Saat ini yang sedang marak terjadi di wilayah Olat Labaong Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa yang diikuti kejadian-kejadian di daerah lainnya di Kabupaten Dompu seperti di Kecamatan Kempo, Pekat, Pajo dan Hu’u. Seluruh daerah di Propvinsi NTB yang wilayahnya terdapat kegiatan PETI diketahui kurang memiliki pelaksana pengawas pertambangan yang memadai dan anggaran yang sangat terbatas untuk menanggulangi berbagai masalah pertambangan di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya koordinasi dari berbagai stake holder yang perlu dibangun baik pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Propinsi agar terjadi sinergitas antara keduanya dalam mengatasi permasalahn PETI yang saat ini marak terjadi. Selain itu perlu dillakukan langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan PETI di Provinsi NTB.

KONDISI PETI DI PROVINSI NTB
A. Lokasi PETI
Lokasi PETI secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat, di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kejadian PETI secara besar-besaran yang pertama adalah pada areal bekas kegiatan eksplorasi PT. Newmont Nusa Tenggara dan Indotan Inc. di kawasan hutan Kedaro dan Pelangan kemudian menyebar pada daerah lain di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur secara sporadik. Belakangan kejadian yang sama juga terjadi pada wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Ayubi Minerals di Kecamatan Lape dan Lopo Kabupaten Sumbawa dan kabupaten-kabupaten lainnya di P. Sumbawa.


B. Jenis Komoditi Bahan Galian Dalam PETI
Dahulu istilah PETI sebenarnya hanya diperuntukkan bagi penambangan emas ilegal, namun dalam perkembangannya tidak hanya emas saja namun pada perkembangannya penambangan ilegal bahan galian lainpun menggunakan istilah PETI. Jika dilihat dari jenis bahan galian yang diusahakan dalam kegitaan PETI di Provinsi NTB umumnya terdiri dari 3 (tiga) golongan bahan galian yaitu mineral logam dan mineral non logam dan batuan, berikut ini beberapa komoditi yang diusahakan melalui PETI :
a. Mineral logam terdiri dari : mangaan, emas, perak, tembaga, timah hitam, bijih besi dan cinnabar. Penambangan mangaan secara ilegal mulai marak sejak tahun 2005 hingga saat ini, sedangkan penambangan emas dan perak secara ilegal dimulai sejak tahun 2007 hingga saat ini.
b. Mineral batuan terdiri dari : pasir, tanah urug, batu andesit dan tanah liat.
c. Mineral non logam terdiri dari : gamping, kalsit dan kaolin.

C. Pola Pengusahaan PETI
Pola pengusahaan PETI tidak terorganisir dan cenderung terjadi hukum rimba dimana yang mempunyai kekuatan secara fisik yang kuat akan menguasai banyak lokasi penambangan yang umumnya dilakukan dengan metode tambang bawah tanah. Penggunaan metode tambang bawah tanah terutama untuk emas dilakukan dengan membuat lubang bukaan yang arahnya mengikuti urat cebakan emas (gophering/coyoting), dibeberapa lokasi juga dijumpai penggalian yang dilakukan pada permukaan dimana ada singkapan cebkan emas berada. Dilihat dari sekuwen usaha pertambangan dibedakan menjadi dua tahapan yaitu penambangan/penggalian dan pengolahan yang dilakukan secara terpisah di tempat yang berbeda yang satu sama lain tidak mempunyai ikatan kerja sama. Penambang tidak hanya berasal dari daerah tempat PETI berada banyak diantaranya datang dari luar daerah terutama dari Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Penambang - pendatang tersebut bekerjasama dengan penduduk lokal dengan memberi pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi batuan yang mengandung emas, cara penambangan dan pengolahan bahkan diantaranya memberikan permodalan yang dibutuhkan dalam kegiatan PETI.

D. Pengolahan Emas
Pengolahan dilakukan dengan dua cara yaitu : amalgamasi (gelondong) dan sianidasi (tong). Untuk pengolahan dengan menggunakan proses gelondong di sekitar lokasi penambangan banyak tempat-tempat yang menyewakan gelondong yang hasil pengolahannya dapat langsung dijual pada para pembeli emas. Tidak hanya emas hasil penggelondongan saja yang dapat dijadikan komoditi melainkan tailing (puyak, bahasa lokal) yang merupakan limbah hasil penggelondongan yang masih mengandung emas juga dapat dijual lagi untuk dilakukan pengolahan lanjutan untuk menangkap sisa logam yang masih berada pada tailing tersebut.
Cara pengolahan emas dengan menggunakan gelondong hanya mendapatkan perolehan emas 30% sampai 40% saja dari kandungan emas yang terdapat pada batuan yang mengandung emas, sehingga sisanya antara 60% sampai 70% dibuang sebagi tailing. Untuk itu tailing hasil gelondong dapat dijadikan komoditi untuk memperpanjang rantai bisnis antar pelaku PETI. Saat ini tailing hasil gelondong banyak diburu oleh pemilik ‘tong’ sianidasi yang rata-rata dalam satu tabung sianidasi memerlukan 200 hingga 350 bag tailing sebagai material umpannya. Pengusahaan ‘tong’ sianidasi ini banyak dilakukan oleh orang lokal sekitar PETI dengan tenaga ahli yang berasal dari Sulawesi Utara.

E. Kondisi PETI Provinsi NTB Saat Ini

1. Kabupaten Lombok Barat
Penambangan emas dan perak secara ilegal dimulai sejak awal tahun 2008 hingga saat ini. Berdasarkan data terdapat 18 lokasi seluas 12,20 Ha terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas 10,41 Ha, kawasan hutan lindung : 0,79 Ha dan kawasan taman wisata alam : 1 Ha

Pelaku PETI berasal dari berbagi daerah mulai dari Sumatera, Jawa (terutama Jawa Barat dan Jawatimur), Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan sebagain sebagain besar NTB. Berdasarkan hasil pendataan pada akhir tahun 2009 Jumlah penambang 2.295 orang (jumlah fluktuatif sesuai dengan trend) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah penambang asal P. Lombok 2.033 orang Jumlah penambang asal NTB diluar P. Lombok : 41 orang Jumlah penambang asal luar NTB : 221 orang Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan pada saat dilakukan sosialisasi penertiban PETI tahun 2009, jumlah sebenarnya bisa lebih banyak dari angka tersebut mengingat pada saat dilakukan sosialisasi untuk sementara kegiatan PETI berkurang.
Pengolahan emas dilakukan di daerah sekitar penambangan terutama di daerah-daerah yang memiliki kemudahan akses seperti di pinggir jalan raya dan sekitar perumahan penduduk. Berdasarkan data terdapat jumlah gelondong 308 unit / 1.268 tabung dengan pemakaian air raksa +/- 189 Kg / bulan. Jumlah Tong (sianidasi) 9 buah sedangkan pemakaian sianida dan karbon belum dilakukan pendataan. Kebutuhan ore tidak hanya di pasok dari PETI di Lombok Barat namun saat ini banyak tailing hasil penggelondongan dari Kabupaten Sumbawa di olah pada unit-unit pengolahan ’tong’ yang ada di Sekotong.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk menertibkan PETI di wilayahnya melalui pendekatan persuasif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan baik bersifat insidentil maupun secara berkala. Bahkan untuk menanggulangi hal tersebut telah dibentuk Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang beranggotakan Muspida dan lintas sektor yang bertugas secara terpadu menertibkan segala kegiatan yang merusak lingkungan tidak hanya bidang pertambangan saja tetapi juga untuk penertiban sektor lainnya.
Langkah awal yang sudah dilakukan oleh tim tersebut adalah mengadakan sosialisasi mengenai bahaya PETI serta dampak negatif lainnya melalui media radio, poster selebaran, surat edaran bupati dan instruksi bupati dengan melibatkan unsur sipil dan militer pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2009. Namun demikian usaha tersebut tidak direspon positif oleh pelaku PETI sehingga pada bulan Desember 2009 dilakukan penutupan kegiatan PETI secara permanen. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan tetapi tidak serta merta kegiatan PETI berhenti. Saat ini kegiatan PETI masih meskipun sudah berkurang jumlahnya yang disebabkan cadangan emas yang dekat dengan permukaan berkurang dan adanya lokasi baru di Kabupaten Sumbawa.

2. Kabupaten Lombok Tengah

Keberadaan kegiatan PETI di Kabupaten Lombok Tengah terjadi pada banyak lokasi seperti Pelambik, Kabul, Kelongkong, beberapa titik di Kecamatan Pujut. Berdasarkan data informasi pada 2006 terdapat 43 lokasi tambang tidak memiliki izin dan pada 2007/2008 bertambah menjadi 59 lokasi tambang dan terus meningkat hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan penertiban, terutama yang ada di lokasi perbatasan.

3. Kabupaten Sumbawa Barat

Kegiatan PETI di Kabupaten Sumbawa Barat sudah ada sejak tahun 2007 diantaranya di daerah Lamuntet Desa Bangkat Monte Kecamatan Brang Rea dan daerah Selato Kecamatan Taliwang. Pada tahun 2010 kegiatan PETI mulai memasuki Kecamatan Pototano dengan jumlah penambang masih berjumlah puluhan orang yang berasal dari daerah sekitar lokasi PETI dan beberapa orang berasal dari luar Sumbawa Barat. Aktifitas PETI dan pengolahan hasil tambang tersebut menggunakan gelondongan marak di Kabupaten Sumbawa Barat. Keberadaan gelondongan itu tidak hanya di luar kota atau di kecamatan, tetapi juga di sekitar kota Taliwang.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan langkah-langkah persuasif untuk menghentikan kegiatan PETI dengan melakukan sosialisasi serta koordinasi antar instansi.

4. Kabupaten Sumbawa

Kegiatan PETI terletak di bukit Labaong, didesa Hijrah Kec. Lape dan Desa Langam Kec. Lopok Kabupaten Sumbawa. Lokasi tersebut berjarak 42 km dari Kota Sumbawa besar kearah timur melalui jalan negara Sumbawa Besar - Bima, selanjutnya melalui jalan tanah kearah utara berjarak 1 – 1,5 km dengan akses jalan menuju lokasi melalui 3 (tiga) jalur yakni jalan di desa Langam, jalan di desa hijrah dan jalan di desa Labuhan Kuris. Lokasi tersebut termasuk wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Ayubi Minerals yang berlaku sampai dengan Januari 2017. Berdasar peta Kawasan Hutan yang dikeluarkan dari Kementrian Kehutanan daerah tersebut termasuk Areal Penggunaan Lain (APL) dengan sebaran kegiatan penambangan sekitar 7 Ha, meliputi daerah punggung (Ridge) bukit dan lereng bukit. Aktivitas Penambangan dibagi 2 (dua) jenis yakni penambangan dengan metode tambang bawah tanah (gophering/coyoting) membuat lubang dan penambangan bongkah dengan tambang terbuka yang lokasinya berpindah-pindah. Akibat dari penggalian ini semua telah terjadi perubahan permukaan tanah (bukit) menjadi berlubang-lubang dan terjadi tumpukan tanah dimana-mana akibat dari penggalian yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan teknik penambangan yang benar.
Selain aktifitas penggalian juga sudah ditemukan pengolahan bijih emas pada daerah sekitar penambangan sampai dipinggir jalan Negara terdapat unit-unit gelondongan. Jumlah gelondongan sampai saat ini belum terdata secara tepat karena tersebar di beberapa desa dan kecamatan, perkiraan 400 hingga 500 unit gelondongan. Penempatan unit gelondongan di pingggir sungai, saluaran irigasi, halaman rumah dan pinggir jalan. Kegiatan penggelondongan yang dilakukan di sekitar Kecamatan Lopok dilakukan pada tempat-tempat yang dekat dengan sungai mapun kolam-kolam, tujuannya karena untuk memudahkan pengambilan dan pembuangan air hasil penggelondongan yang sebagian besar tanapa melalui pengolahan. Penggelondongan diawali dengan cara memperkecil ukuran batu hasil penggalian sebelum dimasukkan ke dalam tangki gelondongan, selanjutnya setelah ukurannya cukup halus baru dimasukkan ke dalam tangki gelondongan yang diameternya bervariasi dan di dalamnya terdapat besi selinder yang fungsinya menghaluskan batuan pada saat gelondong diputar. Setelah beberapa jam diputar dan batuannya sudah dianggap cukup halus, kemudian dimasukkan air raksa ke dalam tangki gelondongan dan kemudian diputar kembali sampai diperkirakan cukup merata dan air raksanya dapat mengikat emas membentuk amalgam. Selanjutnya batuan hasil penggelondongan yang telah dicampur air raksa disaring, sisa penyaringan berupa air dibuang langsung ke sungai atau kolam-kolam tanpa melalui pengolahan sedangkan sisa saringan berupa pasir halus (puyak) disimpan dalam karung untuk diproses ulang atau dijual ke pembali lain. Endapan emas yang telah diikat oleh air raksa selanjutnya disimpan untuk diproses menjadi emas murni.
Kegiatan peleburan emas yang terjadi di Kecamatan Lopok langsung dilakukan di beberapa tempat (Toko/Kios) yang dilengkapi dengan alat pelebur amalgam (emas yg diikat oleh air raksa), timbangan, dan uang kontan untuk membayar emas yang dilebur di tempat tersebut dan langsung dijual oleh penambang bersangkutan ke toko/kios yang bersangkutan. Dari hasil pantauan dan wawancara dengan penambang maupun pembelinya (pemilik Toko/Kios), diperoleh angka penjualan minimal dalam satu hari sekitar 1 milyar rupiah.
5. Kabupaten Dompu

PETI di Kabupaten Dompu terdapat di beberapa tempat seperti di Kecamatan Kempo, Pekat, Pajo dan Hu’u. Kegiatan PETI di daerah ini umumnya mempunyai pola sama seperti di Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa dalam melakukan kegiatannya. Pada lahan-lahan yang mempunyai karakteristik dan fisik yang sama dengan dua daerah tersebut masyarakat melakukan penggalian dengan harapan mendapatkan emas. Bahkan di Kecamatan Pekat sudah ada 2 unit ‘tong’ sianidasi yang beroperasi dengan bahan baku umpan berasal dari gelondong yang sudah beroperasi sebelumnya.

PERMASALAHAN
Sebagain besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tanggara Barat belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan ilegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI, namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik, perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.
Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mengusulkan wilayah pertambangan sebagai usulan dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di daerah ini, agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi aspek legal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.
Selama ini adanya kegiatan PETI oleh masyarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya mineral lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat yang didapat. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh adanya PETI diantaranya dampak sosial yang hubungan dengan pergeseran nilai-nilai budaya lokal, dampak kerusakan lingkungan fisik, serta terabaikannya unsur-unsur keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu ada baiknya jika dilakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan PETI.
A. Dampak Sosial

Lemahnya kemampuan pengetahuan dan ekonomi masyarakat telah menyebabkan mereka seringkali menjadi objek eksploitasi para pemodal atau cukong sehingga sangat sedikit diantara mereka yang dapat memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Lebih jauh lagi, aktivitas ini seringkali menggiring mereka menuju terjadinya degradasi budaya lokal akibat bertemunya berbagai budaya dari para penambang pendatang dengan masyarakat setempat sehingga tidak jarang melahirkan konflik diantara mereka dan meningkatkan potensi kriminalitas. Berdasarkan keterangan Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat sejak maraknya PETI di wilayahnya tingkat kehadiran siswa sekolah menurun banyak siswa lebih memilih menambang daripada masuk sekolah, kejadian pencurian dan perampokan meningkat, banyak masyarakat yang mengabaikan kegiatan ritual agama seperti masjid sepi pada sholat Jum’at, pada acara kematian sulit mencari warga untuk mengurus jenazah dan masih banyak lagi perubahan kebiasaan masyarakat di wilayahnya.

B. Dampak lingkungan

Dampak lingkungan akibat dari kegiatan penambangan logam terutama emas terdiri dari dua objek yang berbeda yaitu :
- dampak lingkungan pada bekas penambangan, secara fisik bekas galian menimbulkan perubahan morfologi perubahan kontur lahan, meninggalkan lubang-lubang bekas tambang, perusakan vegetasi yang berakibat pada terkjadinya erosi pada permukaan maupun ambrukan pada bekas lubang tambang. Secara kimia, penambangan jenis ini dapat menimbulkan terbentuknya pelarutan logam (leaching) akibat terbukanya lapisan batuan yang mengandung logam baik melalui oksidasi maupun sulfidasi.
- dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengolahan emas yang menggunakan bahan beracun dan berbahaya seperti air raksa (amalgamasi) dan sianida (sianidasi). Penggunaan bahan-bahan mengakibatkan keterpaparan bahan-bahan tersebut pada lapisan tanah, perairan bahkan udara yang diakibatkan oleh pembakaran amalgam.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2010 terhadap kondisi lingkungan sekitar PETI di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat menyatakan; ”Secara umum, jumlah gelondong, kuantitas larutan merkuri yang digunakan, dan frekuensi penggelondongan berpengaruh terhadap kandungan merkuri di daerah dimana ada kegiatan PETI. Dampak lebih lanjut yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan kualitas perairan aliran sungai yang digunakan untuk membuang limbah. Kandungan merkuri yang terdeteksi pada daun di sekitar pengolahan emas menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan antara stasiun 7 sampai 169 kali lipat. Pada daerah akuatik penyebaran kadar merkuri di perairan sungai mengalami peningkatan terutama pada badan sungai yang sekitarnya banyak gelondong, serta ada kecenderungan tingginya kadar merkuri di sedimen perairan sungai diikuti oleh tingginya kadar merkuri pada tubuh gastropoda. Pada masyarakat yang tinggal disekitar gelondong, kadar merkuri pada rambut anak-anak dan pelaku aktivitas penggelondongan cukup tinggi, sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap bahaya merkuri. Kadar merkuri rambut berupa kadar total, belum diketahui eksternal atau internal. Teramati adanya gejala awal yang diduga karena pencemaran merkuri, antara lain: gatal, perubahan morfologi kuku dan kulit, adanya luka di kulit, dan gejala pusing.” Melihat kenyataan yang demikian sudah semestinya dampak lingkungan akibat penambangan emas ilegal tersebut perlu segera ditangani untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.


C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Terbatasnya keahlian dan kesadaran para penambang terhadap proses penambangan dan keselamatan kerja telah menyebabkan banyaknya korban jiwa akibat kecelakaan dalam penambangan. Kegiatan PETI pada umumnya tidak memperhatikan aspek K3, oleh karenanya pekerja dalam melakukan kegiatan penambangan tidak menggunakan alat pelindung diri dan bekerja pada kondisi yang tidak aman, seperti bekerja pada lubang bawah tanah tanpa penyangga, menggali dibawah tebing yang mudah longsor. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kematian, namun data mengenai jumlah korban kecelakaan tambang sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti, karena setiap kejadian kecelakaan tidak dilaporkan. Berkaitan dengan hal tersebut ada mitos di kalangan para penambang jika terjadi korban maka akan semakin banyak emas yang akan di dapat. Tercatat beberapa kejadian korban kecelakaan PETI diantaranya :
1. Tanggal 18 Januari 2009, 6 orang tewas tertimbun longsoran batuan di daerah Batu Montor Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
2. Tanggal 1 Mei 2009, 2 orang tewas tertimbun longsoran batuan di daerah Batu Montor Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
3. Tanggal 18 Agustus 2010, 4 0rang tewas tertimbun longsoran batuan di daerah Lenong Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
4. Tanggal 6, 11 dan 12 Agustus, puluhan orang tewas tertimbun longsoran batuan di daerah Olat Labaong Desa Hijrah Kecamatan Lape dan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
Serta banyak kejadian lagi yang tidak dilaporkan diperkirakan banyak memakan korban baik luka-luka maupun korban jiwa.

Pada sisi lain, kegiatan masyarakat yang menambang ini telah menciptakan lapangan kerja informal, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak punya banyak pilihan. Kondisi tersebut sekaligus juga menjadi pemicu dan penggerak roda perekonomian lokal karena terjadinya perputaran uang dalam jumlah yang lebih besar di wilayah tersebut. Namun demikian apakah alasan ekonomi harus mengorbankan sisi lingkungan dan kemanusiaan bagi generasi selanjutnya,

D. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim kajian kebijakan pertambangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Bandung dalam menyikapi permasalahan PETI di Provinsi NTB terdapat dua opsi yang dapat ditawarkan. Opsi pertama adalah penutupan dengan segala konsekuensinya atau PETI tersebut dilegalisasi.
Apabila tambang emas ilegal tersebut ditutup, maka:
1. Akan terjadi permasalahan sosial yang sangat kompleks berkaitan dengan kultur masyarakat yang sudah terbentuk saat ini
2. Pengalihan profesi penambangan menjadi profesi lain bukanlah hal yang sederhana dan mudah
3. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian intensif paska penutupan
4. Keamanan paska penutupan akan menjadi rawan, sehubungan kondisi ekonomi yang dipastikan akan lebih buruk
Apabila tambang emas ilegal tersebut dilegalisasi, maka:
1. Terjadinya benturan kepentingan dengan pihak yang secara yuridis telah mempunyai ijin resmi
2. Kerusakan dan pencemaran lingkungan sulit untuk dikontrol, karena keterbatasan teknologi dan modal para penambang
3. Pembinaan masalah aspek teknis penambangan dan pengolahan akan lebih sulit dan memerlukan pengawasan dan pemantauan yang terus menerus
4. Berkurangnya penduduk yang berurbanisasi atau TKI (pengajuan paspor berkurang dari 250 menjadi 4—50 orang per hari)
5. Dampak dari penambangan rakyat diperkirakan kesejahteraan masyarakat kurang merata dan menyeluruh serta timbulnya kecemburuan soial
6. Kondisi sosial yang ada di lokasi penambangan relatif sensitif dan memiliki kecenderungan terkikisnya nilai tenggang rasa dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian potensi timbulnya gejolak diantara mereka dan dengan masyarakat di sekitar lokasi relatif besar.


KESIMPULAN

Fakta dilapangan bahwa kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat di Provinsi NTB melibatkan banyak masyarakat dari berbagai elemen, beberapa sumber laporan menyebutkan sudah mencapai angka ribuan hal tersebut belum termasuk tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat didalamnya, serta dampak ekonomi yang tidak dapat dipungkiri telah membawa kemakmuran bagi masyarakat, maka tindakan yang bijak apabila penambangan emas yang dilakukan masyarakat saat ini perlu dilakukan pengaturan dan dilegalisasi. Penutupan tambang rakyat tanpa adanya solusi yang tepat akan menimbulkan kerawanan yang serius di masyarakat.
Arah pengelolaan pertambangan di Provinsi NTB, khususnya pada Wilayah Pertambangan (WP) perlu ditetapkan alokasi khusus untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam upaya untuk menampung kegiatan pertambangan skala rakyat tanpa mengurangi daya tarik investasi pertambangan skala besar demi menuju penataan wilayah dan pengembangan perekonomian dan pembangunan secara berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Kebijakan pengelolaan pertambangan di Provinsi NTB menjadi penting dan strategis mengingat kondisi lingkungan faktual yang ada diwilayah ini memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar. Pengelolaan pertambangan seyogyanya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip good mining practice, secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kegiatan PETI sudah semestinya diatur yang ideal agar disamping meberikan kesejahteraan kepada masyarakat juga memberikan konstribusi kepada pemerintah daerah, untuk itu perlu dukungan lintas sektor berkaitan dengan penanganan PETI ini. Dukungan juga diperlukan dari kalangan legislatif (DPRD) terutama dalam hal pengalokasian anggaran, karena tanpa keterpaduan dari berbagai pihak masalah PETI tidak akan dapat diselesaikan.
Dalam menanggulangi permasalahan PETI dari daerah perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah maupun sejenisnya sebagai landasan hukum penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di wilayahnya dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengalokasikan ruang bagi pertambangan skala rakyat dalam bentuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan penelitian tentang penyebaran potensi emas yang cocok untuk kegiatan pertambangan skala rakyat diluar wilayah yang sudah diberikan kepada investasi besar.
4. Perlu dibentuk kelembagaan bagi masyarakat penambang yang dihimpun dalam suatu wadah koperasi yang berfungsi menyediakan dana untuk keperluan penambang (operasional) dan sebagai timbal balik, para penambang menjual hasil pengolahan emas berupa bullion (emas bercampur perak dan pengotor) kepada koperasi. Dengan demikian para penambang terhindar adanya permainan harga oleh tengkulak atau cukong. Koperasi dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi/UKM di Kabupaten/Kota untuk menyediakan dana yang diperlukan. Hal ini pernah dilakukan oleh koperasi penambang emas di Sekonyer, Kabupaten Kota Waringin Barat,Kalimantan Tengah pada tahun 2000 an)
5. Guna mencapai penambangan yang baik dan benar perlu adanya bimbingan, penyuluhan dan pengawasan oleh instansi terkait menyangkut masalah teknis penambangan, pengolahan, pengelolaan lingkungan serta paska tambang agar keselamatan dan kesehatan kerja terjamin serta dampak yang ditimbulkan akibat penambangan dan pengolahan emas dapat di minimalisir.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar