Translate

Rabu, 25 November 2009

MEMANFAATKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMBANGUN DAERAH PADA ERA UU MINERBA


Oleh :
Dr. Ir. S. Koesnaryo, M.Sc., IPM
Staf Ahli Menteri Bidang IPTEK - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

1.Pendahuluan
Dengan telah diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), maka berakhirlah 42 tahun jaman UU No. 11 Tahun 1967, dan dunia usaha pertambangan di Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan mineral dan batubara dari semula adalah pola “perjanjian kontrak karya” melalui KP dan PKP2B dimana kedudukan pemerintah dengan perusahaan sama tinggi, menjadi pola “izin usaha pertambangan (IUP)” yang diperoleh melalui sistem lelang, yang menempatkan posisi pemerintah menjadi lebih tinggi (sebagai pemberi izin dengan segala hak dan wewenangnya) daripada kedudukan perusahaan sebagai “pihak yang diberi izin”.
Sejauh mana pelaksanaan UU Minerba yang baru itu berdampak pada iklim dan gairah pengusahaan mineral di daerah seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, kita masih menunggu sekurang-kurangnya 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP) yang akan diterbitkan, mencakup antara lain kewajiban perusahaan untuk memasok kebutuhan domestik, penentuan harga batubara, pengusahaan mineral dan batubara, pengawasan kegiatan pertambangan, dan kewajiban pasca tambang
NTB memiliki cadangan bijih tembaga dan emas yang cukup besar di Batu Hijau Sumbawa Barat yang sekarang sedang ditambang oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sejak 2 Desember 1986 (Note : PT NNT sedang pada tahap divestasi sebesar 51% hingga 2010. Saat ini yang ditawarkan ke pemerintah pusat sebesar 7% atau senilai kurang lebih US$ 426 juta. Apabila pemerintah pusat tidak ada dana, ditawarkan kepada Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat, dan terakhir kepada BU Swasta).
Terlepas apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk manfaatnya untuk rakyat dan pembangunan daerah, NTB memiliki beberapa sumberdaya mineral yang dapat diandalkan di masa depan seperti kaolin, batuapung, batugamping, pasirkuarsa, tanahliat, sirtu, andesit, kalsedon, Kristal kuarsa, marmer, kalsit, toseki, tras, perlit, dsb. Meskipun nilai total dari mineral-mineral itu mungkin tidak sebanding dengan cadangan tembaga-emas di Batu Hijau, namun apabila diusahakan, pasti akan dapat memberikan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat.
Momentum ini harus ditangkap oleh para pemangku kepentingan di NTB termasuk pemerintah dan swasta, jangan sampai peluang mengusahakan cadangan mineral di daerah terlewatkan tanpa memberi manfaat kepada rakyat setempat. Sebab cadangan mineral yang tidak ditambang tidak akan memberi manfaat apapun kepada rakyat.

2.Sisi Terang Industri pertambangan
Lokasi Pertambangan biasanya terletak di daerah pedalaman atau terpencil dimana aksesibilitasnya masih sulit karena belum ada infrastruktur, sehingga perusahaan harus membangun dan membiayai sendiri seluruh infrastruktur pendukung yang diperlukan. Industri pertambangan umumnya bersifat capital intensive, artinya memerlukan investasi yang sangat besar untuk membiayai kegiatan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan & AMDAL, penyiapan infrastruktur pendukung, pabrik, bengkel, pengadaan alat-alat berat, rekruitmen tenaga kerja, kegiatan penambangan, pengolahan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
Industri pertambangan bukan tipe industri yang cepat menghasilkan (quick yielding), tetapi perlu waktu 2- 5 tahun masa persiapan sehingga diperlukan dukungan modal kerja yang besar. Oleh karenanya hanya pemodal-pemodal besar yang dapat berinvestasi di sektor pertambangan.
Akibat dari kondisi-kondisi di atas, para penggiat pertambangan meng-claim bahwa operasi pertambangan :
-membangun dan memperluas infrastruktur daerah, oleh karenanya berarti ikut memajukan daerah dan mengembangkan daerah-daerah terpencil.
-menyediakan lapangan kerja yang diperlukan oleh daerah, memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan seumur hidup (?) bagi para tenaga kerja
-menarik modal baru, dan begitu beroperasi menjadi platform bagi pembangunan dan penanaman modal lebih lanjut
-menyediakan bahan baku untuk keperluan pertumbuhan internal, seperti batubara untuk tenaga listrik, tembaga dan besi untuk industri-industri dasar, dll.
-menghasilkan pendapatan mata uang keras dan surplus neraca perdagangan bagi negara agar tetapi mandiri (tidak tergantung pada pinjaman lunak dan bantuan luar negeri)
-sumber pendapatan negara melalui land rent, royalty dan pajak bagi negara, baik pemerintah pusat maupun daerah
-meningkatkan kegiatan komersial dan pendapatan pajak, dan menyediakan ”alat” bagi pemda untuk membangun lebih lanjut
-melaksanakan kegiatan corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar (dahulu community development program)
Tentang bagaimana kebenaran dari claim di atas, tentu dapat mengundang tanggapan yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman masing-masing daerah. Mungkin benar beberapa bagian tetapi pada bagian yang lain belum atau tidak benar.

3.Sisi gelap Industri Pertambangan
Kegiatan pertambangan yang baru akan dimulai di beberapa daerah menunai protes dari masyarakat. Seperti penambangan pasirbesi di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, penambangan batumamer di Kabupaten Belu NTT, penambangan bijih emas di Maluku Utara. Keberatan-keberatan akan adanya kegiatan pertambangan, umumnya berkaitan dengan hal-hal berikut :
-Bahan galian umumnya bersifat tak-terbarukan (non renewable) sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip neraca sumberdaya alam dan tatanan pembangunan berkelanjutan, perlu diperhitungkan adanya mineral depletion.
-Kegiatan penggalian di permukaan akan merubah bentuk permukaan bumi, dan dalam batas tertentu terpaksa membabat hutan sesuai dengan kemajuan penggalian.
-Sering bersinggungan dengan masalah-masalah pertanahan dan sosial yang rumit dengan penduduk setempat.
Kondisi-kondisi di atas mengakibatkan industri pertambangan dipandang sebagai perusak dan tidak peduli lingkungan yang menghabiskan sumberdaya alam, merusak hutan, mengotori sungai, menimbulkan polusi udara, memelaratkan penduduk sekitar, dan tidak ada manfaat untuk daerah. Pertambangan juga dianggap membawa ekses negatif akibat benturan budaya pendatang baru dengan penduduk asli, kriminalitas dan pelacuran.
Tudingan itu tentu tidak seluruhnya salah. Ini akibat praktek-praktek kegiatan pertambangan liar (illegal mining) dan sejumlah pengusaha ”hitam” yang hanya mengejar keuntungan yang besar dalam waktu singkat, sehingga mengabaikan etika berbisnis yang santun, tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan kemasyarakatan. Pengusaha-pengusaha jenis itu lebih banyak bertindak sebagai trader bahkan broker. Kegiatan pertambangan jenis itu banyak terdapat di pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, yang umumnya dikendalikan oleh pedagang (trader). Mereka tidak peduli darimana dan bagaimana batubara diperoleh, yang penting barang tersedia dengan harga yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu di lapangan hampir tidak dapat dibedakan, mana yang tambang liar dan mana yang tambang resmi berizin.
Isu paling tajam ialah tidak transparannya sistem ”bagi hasil” antara perusahaan dengan pemerintah akibat sistem perjanjian baik PKP2B maupun Kuasa Pertambangan (KP) di masa lalu, dimana terkesan pemerintah tidak berdaya dalam berhadapan dengan masalah yang terjadi, misalnya seperti tunggakan royalty oleh para pemegang PKP2B beberapa waktu yang lalu, yang hingga saat ini belum tuntas. Juga masalah ”ketimpangan bagi hasil” dengan PT FI sebagai operator pertambangan tembaga-emas di Kab. Mimika.
Menurut PriceWaterHouseCoopers (2006), keuntungan tambang-tambang di Indonesia lebih ebsar dibandingkan rata-rata tambang dunia, dan untuk 10 tahun terakhir, keuntungan rata-rata tambang Indonesia dua kali lipat dibandingkan tambang di Australia.
Keadaan di atas mengakibatkan semakin banyak masyarakat menganggap bahwa industri pertambangan di Indonesia sangat diuntungkan dengan kontrak-kontrak perjanjian yang dibuat dimasa UU 11/1967, bahkan dengan adanya UU 4/2008 pun eksistensi mereka tidak terusik.

4.Manfaatkan kegiatan pertambangan secara seimbang
Pertama-tama para pengelola harus memahami peraturan-perundangan yang berlaku menyangkut pengusahaan mineral, batubara dan panasbumi, mana yang menjadI wewenang pemerintah pusat dan mana yang menjadi wewenang pemprov/pemkab. Kemudian, proses perizinan harus selesai dengan cepat dan murah.
Selanjutnya, tugas pemda adalah “mendorong” agar industri pertambangan di NTB ini berkembang dengan wajar, dengan memanfaatkan dan mengacu pada UU Minerba yang baru. Dengan berkembangnya sektor pertambangan di NTB setidak-tidaknya akan memberikan sumbangan pada pembukaan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pengusaha tenaga kerja lokal.
Kegiatan pertambangan juga akan membuka akses wilayah-wilayah terpencil menuju wilayah yang lebih maju karena adanya infrastruktur perhubungan. Juga terbuka komunikasi dengan luar dengan adanya televisi, handphone. Dengan demikian kegiatan pertambangan yang sehat akan dapat menjadi primemover pertumbuhan suatu daerah. Kondisi ini diharapkan juga terjadi di NTB. Dengan didukung oleh sistem kepemerintahan yang baik (good governance), harapan tersebut akan dapat terlaksana.

5.Beberapa Kendala
Kendala yang kemungkinan akan dijumpai dalam upara pengembangan industri pertambangan Propinsi NTB antara lain yaitu :
-Tiap-tiap kabupaten di Propinsi NTB memiliki potensi mineral yang berbeda-beda baik dari segi kondisi, jumlah, maupun kualitasnya
- Kesiapan dan kemudahan akses data dan informasi sumberdaya/cadangan mineral untuk calon investor
-Kesiapan sumberdaya manusia khususnya aparatur di tiap-tiap kabupaten, dalam memahami karakteristik industri pertambangan, juga mengingat perbedaan eselonisasi yang berpengaruh pada kewenangan pengambilan keputusan
-Perlunya jaminan keamanan bagi ketenangan usaha para calon investor.

6.Penutup
Momentum diberlakukannya UU Minerba yang baru harus dapat ditangkap oleh para pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri pertambangan di Propinsi NTB. Namun demikian kegiatan pertambangan tersebut harus mengacu pada paradigma baru pertambangan modern, yaitu praktek pertambangan yang baik (good mining practices), karena isu lingkungan hidup telah menjadi komponen yang harus diperhitungkan dalam setiap tahap kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan berarti upaya dari pelaku industri pertambangan itu sendiri ke arah praktek-praktek penambangan yang baik dengan mencegah dan menanggulangi dampak negatif menjadi seminimal mungkin, dan mengoptimalkan dampak positifnya. Prinsip ini ini bukan hanya keharusan bagi perusahaan-perusahaan besar, tetapi semua perusahaan termasuk tambang-tambang mineral industri skala kecilpun harus sudah menerapkannya.

REFERENSI
1.Koesnaryo. S., 2008, Paradigma Industri Pertambangan Modern, Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jogjakarta, Jogjakarta.
2.---------------, 2006, Statistik Potensi dan Neraca Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah, Ditbinprog Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Dep. ESDM.
3.Koesnaryo. S., 2005, Industri Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan, Bahan Pelatihan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta.
4.Koesnaryo, S., 2002, Menjadikan Industri Pertambangan Sebagai Motor Penggerak Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, Orasi Ilmiah Dies Natalis ke 44, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5.Suseno Kramadibrata, 2006, Tanggungjawab Industri Pertambangan Daam Pengembangan Sumberdaya Manusia di Sekitar Wilayah Kerja Pertambangan, Forum Koordinasi Pengembangan Wilayah Kerja Pertambangan untuk Pengembangan Kawasam Tertinggal di Maluku Utara, Ternate, 4-5 September 2006.
6.Kosim Gandataruna, 2007, Mengapa Harus Sektor Pertambangan ?, Roundtable Discussion on Mining, 20 March 2007, Jakarta.
7.Ness. R.B., 2002, Pertambangan Apakah Merupakan Bagian dari Masa Depan Pemulihan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia ?, .A Hand out.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar